OTAK
Kita masuk yang kedua, yaitu ‘otak’.
Rangkaian mentalitas insecure itu kemudian hendak diselesaikan dengan cara mengakali otak hukum: membangun koalisi besar kemudian menggunakannya. Ini terlihat jauh sebelum dilantik jadi presiden, Presiden Prabowo itu sudah mengirimkan signal bahwa dia akan membangun koalisi gemuk. Bahkan ada alergi berlebihan terhadap adanya oposisi.
Jadi, Saudara-saudara, kita harus kerja sama, kita harus ”collaborate”. Jangan kita mau ikut-ikut budaya lain. Budaya Barat atau budaya mana itu mungkin, suka apa ya, oposisi-oposisi gontok-gontokan. Oposisi enggak mau kerja sama. Itu mungkin budaya mereka. Budaya kita, sudahlah ya, kan ramai-ramai bersaing. Tidak mungkin kita tidak bersaing. Hidup ini persaingan.
(Prabowo)
Kemudian Prabowo melancaran niatnya untuk merangkul sebanyak mungkin parpol masuk ke koalisinya. Prabowo kemudian menggemukkan kabinet. Yang menarik ialah bahwa hal ini menjadi mungkin karena Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), melakukan perubahan terhadap undang-undang Kementerian Negara yang memberikan kesempatan bagi Presiden untuk melantik atau memilih jabatan menteri dan wakil menteri secara unlimited.
Jokowi menandatangani undang-undang yang menghapus batasan jumlah Kementerian Negara tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Itu yang mengakibatkan pasca-reformasi ada peningkatan jumlah menteri yang sangat luar biasa, khususnya di zaman Prabowo Subianto.
Pada era Habibie hanya ada 37 kementerian; Abdurrahman Wahid 36; Megawati 33, Susilo Bambang Yudhoyono 34, Joko Widodo 34; Prabowo Subianto 49. Ketiadaan aturan pembatasan dalam undang-undang itulah yang memungkinkan kabinet Prabowo-Gibran menjadi pemilik menteri terbanyak sejak reformasi.
Saudara-saudara sekalian, jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri. Juga ada badan-badan yang sangat strategis. Ini memang lebih banyak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya. Jumlah ini Saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar, tapi memang bangsa kita bangsa yang besar. Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk. Dari luas wilayah kita luasnya sama dengan Eropa, Barat.
(Prabowo)
Mari kita periksa pernyataan Pak Presiden yang mengatakan bahwa bangsa besar itu membutuhkan jumlah kabinet yang banyak.
Pertama, dari konteks negara kesatuan, Indonesia tetap menjadi yang terbanyak.
- Indonesia: 49
- Ghana: 46
- Kongo: 45
- Kamerun: 41
- Pantai Gading: 40
- Korea Utara: 39
Kedua, menggunakan konteks negara dengan sistem federal, tetap saja Indonesia menjadi yang terbanyak.
- Indonesia: 49
- Bosnia: 39
- Kanada: 34
- Sudan Selatan: 34
- Malaysia: 32
- Uni Emirat Arab: 32
Ketiga, jumlah kementerian terbanyak dibandingkan dengan angka jumlah penduduk, Indonesia tetap menjadi yang terbanyak.
- Indonesia: 53 kementerian (termasuk lembaga setingkat menteri) untuk 280 juta jiwa penduduk
- India: 52 kementerian untuk 1,46 miliar jiwa penduduk
- China: 26 kementerian untuk 1,40 miliar jiwa penduduk
- Amerika Serikat: 23 kementerian untuk 341 juta jiwa penduduk
- Pakistan: 34 kementerian untuk 240 juta jiwa penduduk.
Hal yang sama terjadi di jumlah wakil menteri ya. Kalau kita baca undang-undang, sebenarnya wakil menteri itu hanya untuk tujuan khusus. Hanya untuk tujuan khusus. Presiden dapat menunjuk wakil menteri. Ini yang mengakibatkan kita sering bertanya apa tujuan khusus yang sedang dibangun oleh Presiden Prabowo.
- Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono: 18 wakil menteri
- Joko Widodo-Jusuf Kalla: 3 wakil menteri
- Joko Widodo-Maruf Amin: 15 wakil menteri
- Prabowo-Gibran: 57 wakil menteri
Ini mendukung dugaan bahwa ada pembagi-bagian kue kekuasaan untuk memperkuat otak hukum tersebut.
Dan saya katakan di sini kita berhasil karena kita didukung oleh presiden ketujuh. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi.
(Prabowo)
Setelah kemudian membagi memperbesar kue kekuasaan untuk dibagi, Presiden Prabowo juga menjaga relasi dengan Presiden sebelumnya – dan itu ada juga bagian Gibran di situ – secara sangat mesra. Sekali lagi mudah untuk membahasakan rasa insecure-lah yang memunculkan ketakutan untuk ditinggalkan oleh presiden yang sebelumnya.
Terlihat bahwa pada pola relasi antara Prabowo dan Jokowi itu memang ada simbiosis mutualisme. Sesaat sebelum menjadi presiden, Prabowo diberikan jenderal bintang empat oleh Presiden Jokowi, sesuatu yang kita tahu persis diimpikan oleh Prabowo yang dipaksa berhenti di tahun 1998 berkaitan dengan keterlibatannya pada penculikan aktivis.
Tidak lama setelah Prabowo dilantik, kita menengarai ada relasi yang tidak sederhana antara pentersangkaan Tom Lembong (Tim Sukses Anis Baswedan) oleh kejaksaan atas kasus gula impor gula dengan rivalitas Prabowo versus Anis. Anis Baswedan, bekas tim sukses Joko Widodo di masa lalu, adalah rival Prabowo pada Pemilu 2024.
Hal serupa terjadi pada kasus pentersangkaan Hasto Kristiyanto. Terlihat upaya weaponizing law, yakni menggunakan hukum untuk menjatuhkan atau kemudian melakukan politik balas dendam terhadap rival-rival politik.
PDIP memang tidak diam saja ketika Sekjen mereka menjadi tersangka. Ketua Umum PDIP secara resmi memberikan instruksi harian kepada semua kadernya, yakni untuk menunda perjalanan untuk menghadiri retreat kepala daerah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.
Kemudian terlihat sedikit perubahan peta permainan. Sebagai bagian dari penguatan politik ini, Prabowo harus mencari kesetimbangan: Dia pun memberi amnesti dan abolisi dalam kasus Tom Lembong dan Hasto Kristianto.
Secara khusus, atas pengampunan yang diberikan kepada Hasto Kristianto, Ketua Umum PDIP Megawati mengucapkan langsung terima kasih terhadap Prabowo. Megawati kemudian mengumumkan dukungan terhadap Presiden Prabowo setelah bertemu secara langsung. Meskipun tidak berada dalam barisan koalisi Prabowo, tapi jelas PDIP mengatakan mendukung Prabowo.
Sebenarnya pemberian amnesti dan abolisi ini juga berbau anyir. Sebelumnya tidak pernah dilakukan pemberian amnesti dan abolisi untuk kasus korupsi. Baik amnesti dan abolisi umumnya dikaitkan dengan kasus politik untuk menjaga kondisi sosial kemasyarakatan dan sosial politik.
Pasca-prahara Agustus ada kabar yang beredar bahwa ada keterlibatan dari kader PDIP atas kasus korupsi itu, yang mengakibatkan dipecatnya dua pejabat PDIP dari kabinet. Mereka kena reshuffle. Prabowo telah mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam dan Hendrar Prihadi atau Hendi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Saat ini, Menko Polkam diisi oleh Djamari Chaniago, sedangkan posisi Kepala LKPP ditempati oleh Sarah Sadiqa.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pencopotan keduanya dengan menyinggung bahwa komunikasi antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto terjalin baik.
Seri penguatan otak ini terus berlanjut. Presiden Prabowo juga harus membawa pasukan pendukungnya di TKN itu dengan membagi-bagi jabatan komisaris BUMN bagi Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran.
Gerindra sebagai partai penyokong nomor satu bagi Presiden Prabowo itu mendapatkan sampai 48,6% jabatan di komisaris di BUMN; sisanya dinikmati oleh partai-partai lain secara beragam.
Bagi para wakil menteri yang tidak jelas penggajiannya, setidaknya ada 30 dari 57 wakil menteri mendapatkan jabatan komisaris di berbagai perusahaan BUMN.
(Masih bersumber dari Dirty Vote II)
