Keberadaan toko modern kerap ditengarai secara analogis sebagai buah simalaka bagi pemerintah. Di satu sisi toko modern sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat modern. Di sisi lain, toko modern menjadi pesaing bagi keberadaan pasar tradisonal, meskipun  keduanya memiliki pangsa pasar atau konsumen berbeda.

Benarkah pernyataan ini?

Sebagaian pengamat menilai bahwa situasi nyata seperti ungkapan di atas tidak ada. Ini dibuat-buat. Pernyataan ini adalah korban iklan, korban promosi, dan korban sesat pikir. Bagaimana  mungkin rakyat yang harus dibela dikonfrontasikan dalam dilemma dengan toko korporasi kapitalistik?. Faktanya yang terjadi justru adalah:

Masyarakat memilih pasar modern berjejaring adalah dikarenakan adanya struktur kesempatan yang dibuka bebas oleh pihak otoritas yaitu pemerintah daerah. 

Toko-toko milik korporasi kapitalistik ini dibuka di lokasi strategis. Tidak sedikit berdiri di atas tanah kas desa, tidak sedikit yang memvandal regulasi dengan kongkalikong dengan pihak tertentu mulai dari proses perizinan sampai proses penyamaran dengan nama toko modern yang  berbau lokal. Ironi yang terjadi dis ini ialah: Semua daerah punya aturan/regulasi perlindungan pasar rakyat tetapi faktanya tak ada atau hanya sedikit yang ditegakkan.

Mengapa ini bisa terjadi?

Selain karena law enforcemenet yang benar-benar low, hal ini juga disebabkan musuh utama yang menyebabkan bangsa Indonesia bisa dijajah hingga sekian lama, yakni mentalitas senang dijajah. Mentalitas seperti ini menjarah pikiran dan dan memenjara nurani.

Sekuensi langsung dari fakta ini ialah seruan langsung untuk menyadari dan mengindentifikasi siapa dan apa saja yang menjadi barisan perampas sumber kesejahteraan rakyat.

Siapa (saja) pemilik toko modern berjejaring itu?

Indofood Group dkk.

Indofood Group merupakan perusahaan pertama yang menjadi pionir lahirnya minimarket di Indonesia pada tahun 1988. Kemudian Hero Supermarket mendirikan Starmart pada tahun 1991. Menyusul Alfa Group mendirikan Alfa Minimart pada tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi Alfamart. Dalam hitungan beberapa tahun saja minimarket telah menyebar ke berbagai daerah seiring dengan perubahan orientasi konsumen dalam pola berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Dulu konsumen hanya mengejar harga murah, sekarang tidak hanya itu saja tetapi kenyamanan berbelanja pun menjadi daya tarik tersendiri. Daya tarik semu akibat konstruksi media/sosial.

PT. Indomarco Prismatama (Indofood Group) juga ternyata tidak saja pemilik merk Indomaret, tetapi juga mendirikan minimarket Omi, Ceriamart, dan Citimart lewat anak perusahaannya yang lain. Belum lagi didukung dengan distribusi barang, bahkan juga sebagai produsen beberapa merk kebutuhan pokok sehari-hari. Semua dikuasai dari hulu sampai hilir. Dari Sabang sampai Merauke.

Selain Alfamart dan Indomaret masih banyak pemain minimarket lain. Sebut saja Circle K, Starmart, Yomart, AMPM, dan beberapa nama lainnya (termasuk pemain lokal). Namun, yang tampak di mata warga adalah adu kuat antara Alfamart dan Indomaret.

 

versus

Semua orang tahu, kedua merek minimarket ini super-agresif mengesploitasi pasar dari kota, perumahan, sampai perkampungan sunyi. Saking ketatnya bersaing, mereka seperti tak peduli dengan kedekatan lokasi tokonya dengan pasar tradisional, kelontong, warung tetangga.

Di beberapa tempat ada satu gerai Indomaret diapit dua Alfamart juga banyak tempat berada dekat pasar rakyat. Sama sekali mereka tiada peduli keberadaan warung dan pasar rakyat. Bisnis yang tidak menguntungkan daerah ini, seperti membabi buta merampas sumber kesejahteraan rakyat dengan makin terpingirnya pasar rakyat (warung tradisional).

Jumlah gerainya kini tak bisa diketahui secara pasti karena mereka bekerja seperti siluman juga. Tetapi pastilah jumlahnya ribuan baik yang dimiliki perusahaan pembuat maupun yang jaringan (waralaba).

Hingga Maret 2014 saja, Indomaret berhasil mengoperasikan 9.096 outlet yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Sebanyak 60 persen dimiliki perusahaan dan sisanya dikelola pemilik usaha waralaba.

Lebih dari sembilan ribu outlet Indomaret tersebut telah berdiri di pulau Jawa, Bali, Madura, Kalimantan, Sulawesi dan Lombok. Masing-masing toko menyediakan lebih dari 4.800 jenis makanan dan kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, hingga akhir periode yang sama, gerai Alfamart di seluruh Indonesia tercatat sudah mencapai 8.557 unit. Rencananya, PT Sumber Alfaria Trijaya menargetkan penambahan 1.000 outlet lagi.

Publik yang masih meluangkan waktu untuk berkaca semestinya bisa melihat beratnya perjaungan yang dihadapai oleh pemilik warung atau toko tradisional. Bahwa pasar rakyat masih ada yang bertahan hingga saat ini, ini adalah hasil kerja keras dan empot-empotan sendiri sementara pemerintah abai terhadap kehidupan masyarakat kecil.

Pemerintahan yang membiarkan rakyat digilas pasar modern adalah pemerintah yang zalim – kebodohan yang teramat besar.   Silahkan menyimpulkan sendiri, apakah ini saat yang tepat untuk menabuh genderang perang melawan toko modern berjejaring atau tidak.

Kehadiran toko modern berjejaring adalah bentuk perampokan terselubung, massif, cerdas, dan professional maka perlu kita identifikasi bagaimana dosa-dosa sosialnya.

Setidaknya ada tujuh dosa besar yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku pasar modern berjejaring nasional dan internasional.

1. Karakter monopolistik dan dominatif

“Bahwa sesungguhnya dominasi adalah penjajahan, dan penjajahan harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. 

Setiap dominasi adalah penindasan, membuat jutaan orang menderita. Liarnya pebisnis toko modern menggerus ekonomi rakyat. Dominasi pasar oleh swalayan yang merugikan pedagang kecil dan lokal selama ini sudah sangat parah. Kerakusan pebisnis swalayan ini mengakali regulasi dengan menghalalkan segala cara. Mulai dari melanggar jarak dengan pasar traditional, saham atas nama hingga memalsukan nama toko. Silahkan amati di kota masing-masing mana saja swalayan tanpa nama.

2. Vandalisme terhadap regulasi. 

Penipuan dan kelicikan sangat akrab dengan usaha bisnis toko modern ini. Pengusaha licik dan pemerintahan yang cenderung kompromistik dengan para pemilik modal. Walaupun berbagai peraturan daerah serta regulasi lainnya telah diterbitkan untuk melindungi pasar tradisional, kita masih bisa melihat langsung bagaimana liberalisasi pasar waralaba masih dan akan terus menyuburkan praktik eksploitatif di daerah.

3. Suap dan korupsi. 

Di kota kecil tempat saya menghabiskan sebagian besar masa akademis, ada plesetan yang tenar untuk UUD. Seyogiaya, Undang-undang Dasar, tetapi sudah menjadi rahasia umum (yang semestinya ditangisi, bukan malah ditertawakan) bahwa di lapangan itu berarti “Ujung-ujungnya Duit”. Publik masih belum sepenuhnya yakin dengan law enforcement. Maka secanggih apapun regulasinya, publik merasa bahwa itu hanya wacana tanpa kerja nyata.

Paket ironi menjadi lengkap tatkala ada beberapa LSM yang masih menyisakan idealismenya melaporkan praktik suap, tetapi harus berhadan dengan KUHP. KUHP plesetan ini ialah “Kasih Uang, Habis Perkara”. Itupun kalau LSM-nya masih berupaya bersih menolak disuap untuk bungkam suara.

Itulah kekacauan moral dalam praktik koruptif penyuapan dalam pendirian gerai swalayan modern-berjejaring ini. Prinsip dasar “kebaikan publik” (bonum commune) dan keadaban publik (public governance) diperkosa.

Harus dilawan kalau begitu, ya?

Tentu saja. Tetapi tentu saja amunisi untuk melawan mereka harus diperhitungkan terlebih dahulu sehingga perjuangan tidak sia-sia dan berhenti di tengah jalan. Upaya paling konkret yang bisa kita lakukan adalah berbagi cerita alias story telling. Bagi Bagilah kisah di daerah Anda, kemukakanlah kegelisahan dan keprihatanan Anda terhadap kenyataan semakin tergerusnya pangsa pasar tradisional. Pelan tapi pasti, kesadaran publik akan terbentuk. Jika kesadaran ini sudah menjadi kesadaran bersama, tanpa harus meniru para religiopreneurs yang berdagang dakwah atau para demonstran bayaran, kita bisa secara jujur mengajak publik untuk merebut kembali nurani mereka yang sudah tercemar selama ini.

Dengan nurani yang sudah kembali bersih, kita akan lebih mudah duduk bersama dan berbicara dari hati ke hati untuk membicarakan mise penting berikutnya.

4. Bisnis tanpa etika 

Secara khusus penegakan etika bisnis juga harus dilakukan. Ini menyangkut tiga ranah “bottom line”, yakni ekonomi, lingkungan dan sosial, yang secara sederhana menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggungjawab pada ketiga aspek tersebut. Aspek ekonomi sudah disorot dalam butir-butir di atas. Aspek-aspek lainnya juga sudah harus diindahkan segera dengan, antara lain, sebanyak mungkin memanfaatkan bahan yang dapat didaur ulang dalam kemasan atau wadah dari toko.

5. Maling trotoar jalan

Menjual kenyamanan untuk parker dengan mencuri area jalanan adalah bisnis tanpa sopan santun. Saksikan betapa banyak TMB menghancurkan bahu jalan seenaknya, untuk parkiran, untuk kelancaran kendaraan barang masuk. Seluruh tanah di negara ini seperti milik moyangnya saja sehingga sangat berani Kurang ajar. Hal lain, hotel juga sama-sama maling pedestrian side.

6. Menunda pembayaran gaji karyawan

Sesekali ajaklah teman yang bekerja sebagai SPG, SPB, kasir, terapis di salon kecantikan yang juga menjual produk kosmetik ngopi di warung dan dengarkanlah kisah mereka yang berjuang supaya gaji tidak terlambat dibayar perusahaan. Mereka punya segudang alasan rasional untuk tidak memberikan hak pegawai dan suplier secepat mungkin, sehingga memenuhi kaidah “diberikan haknya sebelum keringatnya kering”.

Faktanya ialah:

“Kerja lagi. Aku masih belum melihatmu berkeringat. Sebelum keringatmu kering kembali, gaji bulan ini akan kami bayarkan terlambat”. 

Ini juga merupakan bentuk perampokan besar dengan capital flight: Setiap penundaan pembayaran gaji untuk para pegawai (bukan manajemen apalagi pemilik franchise) Alfamart, Indomaret, Circle K, 7 Eleven, Jhonny Andrean Salon, Ramayana, Hero, Guardian artinya tanpa sadar orang kecil turut memodali kapitalis raksasa dan menutup mata terhadap sesamanya orang kecil.

7. Rampok berkedok ramah lingkungan

Atas nama regulasi dari pusat seenaknya sendiri membebani pembeli dengan harus membayar kantong kresek 200 rupiah per kresek. Tanpa transparansi alokasi dana yang terkumpul dari kantong kresek tersebut, maka regulasi ini pantas di-bully sebagai “logika kacau berdalih ramah lingkungan”.

Kapitalis selalu lebih licik daripada penjaga keamanan dan sebagian besar pembuat peraturan. Kita tak mungkin berdamai dengan rampok yang menguras isi rumah Kita. Ajakan ramah lingkungan ditipu pasar modern. Akal sehat memaksa kita untuk semakin lantang bersuara bahwa:

Kita tidak akan pernah berdamai dengan rampok yang menghabisi isi rumah kita.

Hari ini, rampok itu bernama toko modern berjejaring.

Pelan-pelan mereka mencoba “baju baru” dalam kemasan toko berjejaring beraplikasi daring alias bisnis e-commerce. (Tulisan khusus tentang ini akan segera saya publish)

Setiap hari kita menyaksikan bagaimana mereka mengeruk uang rakyat. Kali ini dengan menjual kresek atas nama ramah lingkungan dan aturan pusat. Besok dengan strategi lain lagi.

Sembari kita menghitung sisa-sisa recehan yang masih tersisa untuk belanja buat susu si bayi atau beras untuk ditanak esok hari, para doktor, marketing, profesor dan pengacara yang dibayar mahal oleh para kapitalis pemilik toko modern berjejaring ini sedang menikmati suasana santai di kafe atau ruang tertutup ditemani sampanye atau karaoke a la arisan ibu-ibu PNS.

Sesekali mereka nimbrung dengan mencet layar HP, diskusi di whatsapp dan menertawakan kebodohan tetangga kita, yakni sopir taxi yang harus kehilangan rezeki sehari demi berdemo melawan kapitalis lain lagi.

(Berangkat dari artikel Kompasiana yang ditulis oleh David Efendi)

Akhirnya pak Menkominfo berhasil mencatatkan satu portofolio baru dalam CV-nya, yakni sebagai great opinionator (penggiring opini). Betapa tidak. Berawal dari reaksi beliau terhadap stiker LINE, kini isu LGBT menjadi viral kembali. Tiba-tiba saja, bermunculan penulis dan pengamat, yang entah dari mana, tiba-tiba menemukan kepercayaan diri yang begitu besar sehingga merasa punya otoritas untuk menyatakan bahwa memilih mendukung LGBT termasuk sesat, mesti ditolak dan tidak pancasilais. Sebagian kecil memilih untuk berupaya netral, meskipun tidak ada parameter pasti untuk menyebut suatu persektif tulisan itu benar-benar netral, termasuk tulisan saya sebelumnya:-)

Beberapa hal menurut hemat saya perlu dicatat dalam diskursus yang masih terus berjalan ini.

Pertama, tidak ada sikap netral. Meskipun para moderat akan berupaya menggunakan jargon yang seolah-olah memberikan jalan tengah, tetapi pertarungan opini dan penegakan HAM para LGBT akhirnya bermuara pada bipolaritas: Menolak atau Mendukung.

Kedua, para penolak keberadaan LGBT sejatinya juga mempunyai kepentingan lain yang “menurut mereka” adalah demi membela nilai tertinggi dalam kemanusiaan, yakni meneruskan generasi. Mereka memvalidasi penolakan dengan argumen bahwa regenerasi manusia hanya bisa berlangsung secara alamiah antara pria dan wanita, kendatipun interseksi-interseksi seks dan gender pun belum final hingga saat ini. Bahasa sederhananya: Perbedaan pria dan wanita merupakan wacana dan subjek penelitian yang masih terbuka bagi banyak kemungkinan.

Ketiga, para pendukung LGBT bisa terdiri dari beberapa komposisi kepentingan. Barangkali karena mereka sendiri adalah manusia LGBT.  Ini yang paling umum menurut para penolak LGBT (sayangnya, kebanyakan dari mereka hanya berangkat dari asumsi semata). Lebih kerap adalah bahwa para pendukung LGBT (baca: yang berpandangan bahwa LGBT juga mesti diberi panggung sosial yang sama dengan kaum hetero) benar-benar tidak bisa menerima bahwa hak seseorang mesti dikekang hanya karena mereka terlahir dengan keadaan tertentu.

Keempat, penting dicatat bahwa setidaknya hingga beberapa tahun ke depan, para LGBT dan yang pro terhadap keberadaan dan hak-hak mereka untuk mengekspresikan diri secara setara dengan kaum hetero masih harus menempuh jalan panjang.

Tertanggal 19 Februari 2016, Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia mengeluarkan surat yang isinya menegaskan bahwa panggung LGBT masih tidak berubah. Manusia LGBT mesti menunggu beberapa tahun atau dekade lagi sehingga mereka bisa hidup sebagai orang Indonesia secara sah, tanpa ditengarai sebagai paham yang tidak pancasilais.

Surat itu menyebutkan bahwa homoseksual dan biseksual dapat dikategorikan sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan. Sama dengan “maniak-maniak” lain, termasuk gangguan kejiwaan ekstrim seperti orang yang merasa mendapat bisikan ilahi untuk menunaikan tugas suci memusnahkan atau membunuh manusia lainnya.

Surat yang sama menyebutkan bahwa transeksualisme dapat dikategorikan sebagai Orang Dengan Gangguan Kejiwaan. Artinya, jika mau jujur, para transeksual ini mesti mendapat terapi kejiwaan. Jika berlanjut pada ranah hukum, sedikit egalisasi dari pemerintah, maka bisnis rumah sakit jiwa akan menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Mengapa? Karena jika kaum transeksual ingin diakui sebagai orang tanpa gangguan kejiwaan, maka mereka mesti berbondong-bondong mencari terapi. Mungkin dengan sertifikat juga.

Pembaca bisa memaknai catatan-catatan ini secara denotatif ataupun kiasan satir, saya yakin bahwa kita akan sampai pada kesimpulan yang sama: yakni bahwa kita mesti lebih banyak menemukan pencerahan lagi.
Pencerahan tentang apa arti manusia.
Pemahaman lebih lagi tentang sumbangsih dan mudarat suatu paham atau ideologi terhadap kemanusiaan.
Pengertian yang lebih lagi (mungkin sampai pada tingkatan yang melampaui kalkulasi untung rugi atau banyak-sedikitnya anggota dari sebuah kelompok) tentang apa arti menjadi manusia hetero di tengah sesama yang bukan hanya hetero, tetapi juga LGBT (bahkan LGBTIQ).

Saya yakin bahwa pengurus pusat PDSKJI tentu sudah memikirkan pertimbangan-pertimbangan ini sebelum mengeluarkan surat pernyataan yang bagi banyak orang langsung jelas terbaca sebagai suatu langkah mundur. Mengingat bahwa beberapa tahun sebelumnya LGBT sudah dinyatakan bahwa

Penghapusan paham homoseksualitas sebagai gangguan jiwa adalah keputusan dari Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) pada 17 Mei 1990 dan sudah dicantumkan Depkes RI dalam buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia edisi II tahun 1983 (PPDGJ II) dan PPDGJ III (1993).

Para spesialis kejiwaan tentu bisa memberi argumentasi bahwa ODMK dan ODGK adalah dua hal yang sangat berbeda, masing-masing penjelasan medis mereka. Bagi publik, yang terbaca ialah:

“Lihat noh. Dokter spesialis jiwa aja bilang kalo LGBT itu orang sakit jiwa. Ya pantes diterapi, disembuhkan dulu donk sebelum diterima sebagai manusia normal”

Saya setuju, bahwa surat ini adalah langkah mundur.

🙁

Tetapi apakah para dokter spesialis yang terwakilkan suaranya di PP PDSKJI ini kekurangan riset?
Atau jangan-jangan mereka justru semakin piawai dengan mempelajari riset tambahan penting lainnya?

Saya cenderung memilih yang kedua.

Mengingat bahwa mayoritas warga Indonesia masih merasa bahwa LGBT adalah penyimpangan, abnormal, merupakan penyakit atau kelainan seksual, mesti disembuhkan, dan atribut serta beragam stereotipe lainnya, maka mengikuti Black Theory, mereka memilih untuk “sedikit” mengorbankan integritas dan intelektualitas mereka dengan memilih langkah mundur ini.

“Hampir semua warga Indonesia belum bisa menerima LGBT ini. Maka, supaya kita tetap populer, ada baiknya kita juga memilih langkah yang populis”, barangkali  seperti itu penggalan percakapan yang melatari lahirnya surat ini.

Saya tidak tahu persis apakah mereka punya rencana atau kebijakan lain yang akan merevisi pandangan dalam surat yang sekarang ini, tetapi bagi saya suara mereka saat ini kedengaran seperti kompromi para anggota dewan yang memilih mendukung revisi UU KPK – barangkali lebih nyaman bagi mayoritas pandangan para wakil rakyat ini, meskipun dalam hati mereka pun tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang mereka suarakan saat itu.
(Bagian ini agak nyerempet, tapi mudah-mudahan bisa menjadi analogi yang cukup membantu).

Syukurlah, riak-riak kecil terus bermunculan sepanjang sejarah peradaban manusia. Ya. Yakni redefinisi2 struktur sosial yang kerap dianggap menentang arus hanya karena membawa definisi lain tentang apa arti menjadi manusia. Pada setiap zaman, golongan ini dan yang berada pada golongan ini kerap kurang bergema suaranya, hanya karena pada zamannya pandangan mereka dinilai tidak populis.

Sama seperti, ketika saya dan teman2 mengatakan bahwa LGBT mesti diberi panggung sosial yang setara dan sama legalnya dengan kaum hetero, saat ini pandangan semacam itu pasti tidak populis.

Tulisan ini saya tujukan buat sesama teman yang heteroseksual,

Saya penasaran dengan diskusi terbatas antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dengan perwakilan stasiun televisi mengenai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) seperti ditulis oleh Om Brill. Mungkin ada yang bisa menuliskan detail dokumentasinya. Apakah diskusi terbatas yang katanya Melarang Tayangan Yang Mengkampanyekan LGBT ini akan membuka pintu untuk melahirkan peraturan baru dengan implikasi hukum yang baru untuk memuaskan nafsu kita sebagai mayoritas heteroseksual untuk menindas saudara-saudara kita kaum LGBT?

Tetapi lebih penasaran lagi ketika seorang pengamat membuat analisis dukungan pelarangan kampanye LGBT  berangkat dari paham mayoritas yang memaksakan gagasan mereka bahwa LGBT adalah kelainan.

Tanpa tenggelam dalam diksi dan semantik, saya hanya ingin mengajak pembaca untuk melihat lagi nukilan sejarah yang sudah pernah terdokumentasikan dengan baik, tetapi lantas kita lupakan begitu saja. Mengapa dilupakan? Banyak sebabnya. Selain karena memang kita kerap lupa akan banyak hal secara tidak sengaja, lebih kerap lagi ialah kita memilih untuk tidak mengingatnya karena rentan mengusik kenyamanan kita.

Klik saja link dokumentasi Kompas.com ini. Dokumentasi tahun 2008 itu menyebut bahwa homoseksual bukan kelainan seksual.

Runut lagi ke belakang, ini sama dengan kebijakan dari The American Psychiatric Association (APA) yang mencabut homoseksualitas dari Manual Statistik dan Diagnostik Penyakit Mental Pada tahun 1973, dan dengan demikian posisi sebelumnya (tahun 1952) yang melihat homoseksualitas sebagai suatu penyakit mental klinis dihapuskan.

Langkah yang progresif ini kemudian di tahun 1975 diikuti oleh The American Psychological Association dan juga oleh The National Association of Social Workers (NASW) di Amerika Serikat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) PBB pada 17 Mei 1990 juga sudah mengambil posisi yang sama. Kemudian, dengan dilandasi sejumlah pertimbangan penting yang diuraikan dalam sebuah kertas kerja Komisi HAM (HRC) PBB tanggal 24 September 2014, Komisi HAM PBB ini akhirnya memutuskan (26 September 2014) untuk mendukung dan mengakui sepenuhnya HAM kaum LGBT sebagai bagian dari “HAM yang universal”.

Dalam buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ III) edisi 1993, Departemen Kesehatan RI, homoseksualitas telah dihapus dari daftar gangguan jiwa.

Membaca ini semua, kita sepertinya kehabisan amunisi karena bahkan di Indonesia sendiri kita tidak bisa lagi menyebutnya sebagai gangguan jiwa, lalu kita yang tidak nyaman dengan kehadiran kaum LGBT ini mencoba mempertahankan kenyamanan kita dengan menyebut mereka sebagai “tidak normal”. Akan ada seribu satu argumentasi untuk membela posisi kita kaum heteroseksual sebagai mayoritas bahwa kita mengakui HAM bagi LGBT, hanya saja bagi kita itu “tidak normal”.

Jujur atau tidak jujur mengakui, yang sekarang terjadi adalah:

Kita yang mayoritas heteroseksual merasakan bahwa mereka yang LGBT boleh ada, tetapi tidak boleh menunjukkan dirinya di depan umum.

Kita yang mayoritas heteroseksual merasakan bahwa mereka yang LGBT bukan penderita gangguan jiwa, tetapi tetap saja tidak boleh mempertontonkan ekpresi jiwa mereka di depan umum.

Kita yang mayoritas heteroseksual dan mulai moderat menyebut mereka yang LGBT adalah saudara kita juga, mempunyai HAM yang sama, tetapi tetap dengan kategori TIDAK NORMAL.

Litani ini bisa kita perpanjang lagi.

Buat saya ini jelas merupakan indikasi bahwa kita sebagai mayoritas heteroseksual merasa inferior karena begitu kuatnya kita menggenggam media dan arus informasi serta tempat dan waktu di bumi ini, mereka yang LGBT kok tetap ngeyel ya? Mereka kok tetap ada ya?

Ketika Magnis Suseno menyebut bahwa orientasi seksual tidak ditentukan seseorang tapi alami, kita seperti diingatkan untuk berdamai dengan kenyataan bahwa homoseksualitas adalah variasi dari alam semesta, dengan persentasi 5-10 persen dari jumlah penduduk yang pernah ada. Tidak mudah memang berdamai untuk situasi yang berbeda dengan yang selama ini kita alami dan ketahui. Terutama kita yang mengambil posisi di 90-95 % lainnya ini.

Mungkin sampai saat ini kita juga akan mengambil posisi yang sama dengan para pengkritik Surat terbuka Reza Aslan dan Hasan Minhaj dari situs Religion Dispatches ini.

Reza Aslan, seorang ahli agama dan komedian bersama Hasan Minhaj, wartawan Daily Show (keduanya Muslim Amerika) pada 7 Juli 2015, bersama-sama menulis sebuah surat terbuka kepada sesama Muslim Amerika mengenai perkawinan sesama jenis yang baru dilegalisasi oleh MA Amerika dan berlaku di seluruh 50 negara bagian. Surat mereka cukup panjang, dimuat pada web Religion Dispatches, 7 Juli 2015.

Berikut ini bagian-bagian yang menurut saya penting diperhatikan.

“Kini perkawinan sesama jenis sudah legal di Amerika. Keadaan ini mengguncang iman kalian. Kalian jadi khawatir tentang masa depan, dan bertanya apa artinya masa depan untuk anak-anak kalian. Kalian tahu, hak-hak kaum gay makin luas diterima, tapi secara pribadi kalian sesungguhnya tidak dapat merangkul perubahan ini. Kalian dapat merasa tidak ada masalah jika berteman dengan gay atau mereka menjadi rekan-rekan sekerja kalian. Bahkan kalian dapat sepakat bahwa menjadi gay tidak membuat kalian terdiskualifikasi sebagai seorang Muslim. Tetapi secara pribadi, diam-diam kalian merasa bahwa adanya komunitas-komunitas LGBT adalah suatu kontradiksi yang real terhadap kepercayaan-kepercayaan yang telah diwariskan kepada kalian.

Sebagai Muslim, kita adalah orang yang telah termarjinalisasi dengan dalam di dalam kebudayaan arus utama Amerika. Lebih dari separuh orang Amerika memandang kita dengan negatif. Sepertiga orang Amerika (yakni, lebih dari seratus juta orang) ingin kita membawa KTP khusus sehingga mereka dengan mudah dapat mengenali kita sebagai Muslim. Kita harus tidak selamanya mempertahankan keadaan kita yang termarjinalisasi dengan memarjinalisasi orang-orang lain. Jika kalian menolak hak untuk perkawinan sesama jenis, tetapi lalu mengharapkan empati terhadap perjuangan komunitas kita, itu sama dengan kemunafikan.

Ingatlah bagaimana orang memandang saudara-saudara perempuan kalian yang memakai hijab atau saudara-saudara pria kalian yang berjenggot lebat saat mereka berjalan di dalam mall-mall. Ingat juga bagaimana di pelabuhan-pelabuhan udara orang melihat ke kalian atau mengomel kepada kalian. Ingat juga bagaimana para pemimpin politik terpilih kalian sendiri dengan tajam mengkritik kalian. Itulah juga semua yang dirasakan saudara-saudaramu, lelaki dan perempuan, dari kaum LGBT, setiap hari dalam kehidupan mereka. Apakah kalian bersikap biasa-biasa saja dengan semua itu?

Kalian boleh berpikir bahwa hak-hak LGBT adalah suatu percakapan baru, sesuatu yang baru-baru ini saja bersentuhan dengan pemikiran Islam modern. Tetapi, percayalah kepada kami, tidak demikian halnya! Menantang status quo untuk memperbaiki masyarakat adalah salah satu fondasi bangunan agama Islam sendiri.

Tapi jika hati kalian tidak bisa menerima kalangan gay pada prinsipnya, ingatlah negara yang di dalamnya kalian ingin berdiam. Bagaimana pun juga, UU yang baru saja menjamin hak-hak komunitas-komunitas LGBT adalah UU yang sama yang melindungi masjid-masjid dan sentra-sentra komunitas kita, yang membuat sekolah-sekolah Islami kita tetap buka, yang memungkinkan kita mempunyai hak-hak dan perlakuan-perlakuan istimewa saat kita semua menghadapi kebencian dan fanatisme yang membanjir dari orang-orang Amerika sesama kita. Kalian tidak dapat merayakan yang satu dengan membuang yang lain.

Karena itulah, tidak cukup jika kita cuma ‘mentolerir’ keputusan MA. Mentolerir suatu komunitas lain hanya akan menimbulkan ketakutan-ketakutan tersembunyi terhadap kelompok-kelompok yang termarjinalisasi dan apatisme terhadap proses politik. Sebagai minoritas-minoritas, kita tidak bisa hidup dengan dua emosi itu memenuhi kita. Kita harus melakukan lebih dari cuma mentolerir. Kita harus merangkulnya. Kita harus memperjuangkan hak orang-orang lain untuk menjalani kehidupan mereka dengan bebas, sama seperti kita juga ingin hidup kita bebas.

Hal terpenting yang kalian harus pikirkan sungguh-sungguh adalah ini: Belalah komunitas-komunitas yang termarjinalisasi, bahkan ketika kalian tidak sepakat dengan mereka. Ini bukan saja hal yang benar untuk kalian lakukan, tetapi ini juga adalah hal Islami yang setiap Muslim harus lakukan. Ingatlah, Allah itu sepenuhnya rahmani dan rahimi. Wujudkan ini bagi semua orang, bukan hanya bagi kalangan heteroseksual!”

Saya sependapat dengan Mas Ioanes Rahmat dalam blognya yang juga mengupas surat terbuka yang sama, bahwa terutama dengan melihat baris terakhir surat terbuka tersebut [“Rayakanlah! Jangan hanya mentolerir! Cinta sungguh-sungguh menang], seperti yang bisa diprediksi sebelumnya, akan ada banyak kaum religius (terutama yang mengatasnamakan pandangan agama muslim dan Kristen yang mayoritas di republik ini) yang akan mengecam mereka.

Sebagian besar, Anda dan saya, masuk dalam arus besar ini. Dan jika Anda tidak ingin menjadi menjadi penindas kaum LGBT atas dasar inferioritas kaum mayoritas, sebaiknya kita mulai memberi panggung yang seadil-adilnya buat mereka.

Ilustrasi

Mangadar Situmorang

News Wire

News are widespread on the plan issued by Coordinating Maritime Affairs Minister Rizal Ramli when he is cited to upbeat the management of Lake Toba by a single agency.

“By focusing on the development pattern, there are sufficient funds available to build the necessary facilities,” said Rizal Ramli after attending a limited cabinet meeting on planned development of Lake Toba tourist destination at the Presidential Office in Jakarta on Tuesday, Feb. 2.

With budget allocated set at 21 thrillion rupiahs, this will be the most heavily targeted megaproject by all stakeholders.

Urgencies

The following steps that needs to be carried out by the government is cleaning fish waste in Lake Toba. At least 246 tons of fish fodder is scattered into the lake each month, while 20 percent of it is not eaten and so pollute the lake ecosystem. This is one among other challenges that needs to be brought in order to make a stable environmental support for the big plan itself.

The government also has set up a scheme so that seven regions around Lake Toba would benefit from the positive impacts of development in the region.
Lake Toba is one of the top 10 prioritized tourist destinations, namely Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Thousand Islands, Lake Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, and Tanjung Kelayang. Directly order from the president, this agenda should not be delayed for the common good of the people (bonum commune) especially for the local people.

Sustainable and Holistic Ecotourism: An offer from the very local people.
It is interesting to notice that this design has attracted so many attentions.

Put that in bipolar perspective and you will see that views are coming from both the very local people and other stakeholders that – probably are not really understand what happens in the regions surrounding Lake Toba – but still want to contribute in that project in any kind of approach.
Put that in unpolarized perspective and you will find so many insights and criticism, both destructive and constructive ideas.

Mangadar Situmorang, a consistent environmental activist and scholar, who currently is the rector of Catholic University of Parahyangan Bandung, recently wrote some enlightening and brief notions about the issue in Kompas, the biggest newspaper in the country, dated February 10th, 2016.

You can simply have the printed version in Kompasprint.com.

As I read his brief notions, his ideas are very simple yet the most decent ones.
With social justice as the purpose of the country with 250 million people, so does the development of Lake Toba for about 600.000 people living in its surroundings.
To Mangadar, it is so clear that there are three main keys that becomes the raisons d’etre of the formation of Lake Toba Authority Board (Badan Otorita Danau Toba or simply abbreviated as BODT).

First, coordination. Through this body the whole dimension of the tourism industry can be synergized into an integrated package.

Second, acceleration. Through this body the previous and current slow and very bureaucratic work patterns is now attempted to accelerate both in coordinative and istructive method.

Third, execution. With this sole authority, compromises that have long endured and bottlenecked any good governmental decision-making, will be overcome. In short, BODT intended to immediately execute the constitutional mandate Nawacita, brand promises of presidential politics agenda that the entire people of this country has yet to look for its realizations.

21 trillion rupiahs is a big money.

And if you are reading the newspaper or simply hear the chitchats and media blow up, either you are well-minded businessmen or just an ordinary people that really takes this mega-project as a common concern, I just want to encourage you not to forget the main purpose of Lake Toba development.

Mangadar has shoot the idea so clear.

He continued by saying as follows.

It is undeniable that all those three principles would be the framework of the BODT, by which the board itself will go hands in hands with the people to create sustainable ecotourism. It means that tourism sites in ​​Lake Toba will be a destination that will last forever. This megaproject is not merely a collection of short-term projects and sectors. Procurements and construction of infrastructure, such as roads, bridges, docks, or other physical facilities and the spatial arrangement, may be done in a relatively short time (e.g. up to 10 or 15 years); but the conservation of natural and historical values ​​and cultural community must continue because the real events and the economic benefits to be gained it all starts on the conservation of nature, history, and culture of the local community.

Therefore, the government established BODT decision should be read as a double unseparatable mission: conservation and harnessing. BODT has to honor all the wealth of nature, culture, tradition, and community, and at the same time use it as a source of revenue and sustainable community development. Both missions have to be taken simultaneously, mutually. Refererring to the main purpose of any kind of development, i.e. the common good (bonum commune), this will complete the perfect package, making it a holistic and sustainable ecotourism.

It can not be another way.

As seen in Quora