Pada tahun 1967, filsuf dan kritikus sosial Noam Chomsky menulis sebuah esai legendaris bertajuk The Responsibility of Intellectuals. Di dalamnya, Chomsky melontarkan gugatan moral yang tajam: sejauh mana kaum terpelajar turut memikul tanggung jawab atas berbagai kebijakan destruktif yang dijalankan oleh pemerintah mereka sendiri?
Bagi Chomsky, kaum intelektual menikmati privilese eksklusif berupa waktu, fasilitas, serta pelatihan akademis untuk menyingkap kebenaran di balik tabir distorsi dan kepentingan kelas elite. Oleh karena itu, beban moral mereka jauh lebih berat daripada rakyat biasa.
Lebih dari setengah abad berselang, gugatan Chomsky tersebut menemukan relevansinya yang paling genting di Indonesia hari ini. Di tengah perselingkuhan yang kian telanjang antara oligarki dan pemegang kekuasaan, ruang publik kita justru dipenuhi oleh deretan kebijakan problematis yang mengorbankan hak hidup orang banyak.
Kita menyaksikan langsung bagaimana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai investasi masa depan, justru berulang kali berujung pada rentetan kasus keracunan yang membahayakan generasi muda. Contohnya: Tak kurang dari seorang Basuki Poernama (Ahok) yang menyindir program ini dengan berkata: Keracunan MBG Tidak Kena Pidana, tapi Kalau Restoran Dipidana
Di sektor ekonomi kerakyatan, publik disuguhi akrobat kebijakan prematur seperti KDMP. Setelah gagal bersaing secara sehat melawan jaringan ritel raksasa seperti Indomaret dan Alfamart, proyek tersebut kini dipaksakan bermetamorfosis secara serampangan menjadi klinik kesehatan tanpa dokter—sebuah pertaruhan berbahaya atas keselamatan warga.
Normalisasi Bencana dan Perampasan Ruang Hidup
Ironi serupa terpampang nyata dalam tata kelola lingkungan dan agraria. Kebakaran hutan di berbagai penjuru Indonesia terus berulang seolah mengikuti skenario yang dibiarkan berjalan begitu saja. Tanpa kunjung ditetapkan sebagai bencana nasional, penanganan darurat menjadi lamban dan warga dibiarkan bertaruh nyawa menghirup asap beracun demi melindungi kepentingan korporasi. Di saat yang sama, angka konflik agraria terus melonjak tajam akibat praktik perampasan tanah rakyat secara sistematis oleh negara demi menggelar karpet merah bagi investasi.
Potret mikro atas praktik perampasan hak ruang hidup rakyat ini terjadi di hampir seluruh daerah Indonesia. Di Kabupaten Simalungun, misalnya, ada Aliansi Peduli Teh Simalungun (APTESI) yang beberapa kali melakukan aksi untuk memprotes penanaman kelapa sawit di HGU Perkebunan Teh Sidamanik. Mereka akhirnya melakukan penandatanganan bersama DPRD Simalungun atas 18 Poin Tuntutan APTESI, tetapi hingga artikel ini ditulis tidak satupun dari 18 poin itu yang sudah paripurna terelealisasi. Belum lagi, pihak Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dipimpin Bupati H. Anton Achmad Saragih yang tidak kunjung bersedia ditemui. Hal serupa ini, bahkan kerap lebih parah, terjadi juga di daerah-daerah lain.
Potret besarnya: lihat saja bagaimana kejadian kebakaran hutan yang luas dan masih di Sumatera, Kalimantan dan Papua tidak kunjung ditetapkan sebagai bencana nasional dan tidak mendapat penanganan seharusnya – selain mencetak ratusan ribu kasus ISPA anak Indonesia dan asapnya yang sampai membuat berang negara-negara tetangga di ASEAN – hingga dilabeli sebagai “rencana nasional” alih-alih bencana nasional.
Menghadapi deretan malapetaka struktural ini, pertanyaan Chomsky kembali menggema: bagi kaum intelektual yang memilih diam dalam apatisme, di halaman sejarah mana kelak mereka akan menempatkan diri?
Pada hakikatnya, tanggung jawab utama kaum intelektual adalah menyuarakan kebenaran dan membongkar kebohongan. Prinsip ini terdengar seperti kebenaran umum yang klise, namun dalam praktiknya paling sering dikhianati. Banyak akademisi, pakar, dan teknokrat di negeri ini justru sibuk memproduksi pembenaran pseudo-ilmiah demi melanggengkan narasi penguasa. Ketika terjadi kontradiksi tajam antara janji manis program pemerintah dan fakta pahit di lapangan, sebagian kaum terpelajar justru memilih membungkam data demi dalih “kepentingan nasional” atau “stabilitas pembangunan”—istilah yang definisinya telah dimonopoli oleh segelintir elite oligarki.
Yang jauh lebih memprihatinkan bukanlah sekadar fakta bahwa ada segelintir intelektual yang rela menjadi corong kekuasaan, melainkan minimnya perlawanan dari komunitas akademik itu sendiri. Tidak ada kegemparan moral ketika jabatan strategis dan gelar kehormatan justru diberikan kepada para pemikir yang tugas utamanya meyakinkan publik bahwa perampasan tanah petani adalah demi kesejahteraan, atau bahwa bencana ekologis bukanlah bencana nasional.
Bahaya Matinya Daya Kejut Publik
Rangkaian manipulasi data dan retorika dari juru bicara pemerintah mengenai berbagai krisis ini sebenarnya sudah sangat telanjang. Fakta-fakta di lapangan telah didokumentasikan dengan sangat jelas oleh jurnalisme independen, masyarakat sipil, dan para korban langsung. Namun, mesin propaganda penguasa dan oligarki bekerja begitu masif melalui pendengung (buzzer) serta media arus utama yang terkooptasi. Akibatnya, masyarakat awam yang tidak memiliki akses riset mendalam akan kesulitan menandingi narasi resmi tersebut.
Kebohongan dan distorsi seputar kebijakan negara ini perlahan menjadi begitu akrab di telinga hingga kehilangan daya kejutnya. Masyarakat dikondisikan untuk menerima sinisme kebijakan sebagai hal yang wajar. Keracunan massal dianggap sekadar kesalahan teknis biasa, klinik tanpa dokter dinormalisasi sebagai inovasi, dan perampasan tanah dianggap harga yang wajar dibayar demi pertumbuhan ekonomi.
Dalam situasi genting seperti ini, sikap diam dan pembiaran dari kaum intelektual bukan lagi sekadar bentuk ketidakpedulian. Sebagaimana diingatkan Chomsky, kebisuan kaum terpelajar adalah wujud penghinaan terhadap akal sehat publik—sebuah keyakinan arogan bahwa rakyat akan selalu menerima penindasan dan kegagalan negara dengan pasrah.
Kampus, lembaga riset, dan ruang-ruang diskusi akademik tidak boleh tunduk menjadi menara gading yang steril dari penderitaan rakyat, apalagi menjadi stempel legitimasi bagi kebijakan ugal-ugalan. Sejarah tidak akan pernah mencatat seberapa banyak gelar akademis yang diraih atau seberapa dekat seorang intelektual dengan lingkar kekuasaan. Sejarah hanya akan mencatat satu hal: apakah ia berdiri bersama kebenaran dan rakyat yang tertindas, atau justru ikut menandatangani surat izin bagi kehancuran bangsanya sendiri.
Profil Singkat Penulis: Donal Haromunthe adalah penulis dan pemerhati isu-isu sosial-politik, kebijakan publik, serta agraria. Sembari menjadi pengajar bahasa di lembaga pendidikan calon imam Katolik, ia juga aktif dalam pergerakan warga lokal di Simalungun