Tanggung Jawab Intelektual Indonesia di Tengah Kegagalan Kebijakan dan Oligarki Saat Ini

Pada tahun 1967, filsuf dan kritikus sosial Noam Chomsky menulis sebuah esai legendaris bertajuk The Responsibility of Intellectuals. Di dalamnya, Chomsky melontarkan gugatan moral yang tajam: sejauh mana kaum terpelajar turut memikul tanggung jawab atas berbagai kebijakan destruktif yang dijalankan oleh pemerintah mereka sendiri?

Bagi Chomsky, kaum intelektual menikmati privilese eksklusif berupa waktu, fasilitas, serta pelatihan akademis untuk menyingkap kebenaran di balik tabir distorsi dan kepentingan kelas elite. Oleh karena itu, beban moral mereka jauh lebih berat daripada rakyat biasa.

Lebih dari setengah abad berselang, gugatan Chomsky tersebut menemukan relevansinya yang paling genting di Indonesia hari ini. Di tengah perselingkuhan yang kian telanjang antara oligarki dan pemegang kekuasaan, ruang publik kita justru dipenuhi oleh deretan kebijakan problematis yang mengorbankan hak hidup orang banyak.

Kita menyaksikan langsung bagaimana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai investasi masa depan, justru berulang kali berujung pada rentetan kasus keracunan yang membahayakan generasi muda. Contohnya: Tak kurang dari seorang Basuki Poernama (Ahok) yang menyindir program ini dengan berkata: Keracunan MBG Tidak Kena Pidana, tapi Kalau Restoran Dipidana

Di sektor ekonomi kerakyatan, publik disuguhi akrobat kebijakan prematur seperti KDMP. Setelah gagal bersaing secara sehat melawan jaringan ritel raksasa seperti Indomaret dan Alfamart, proyek tersebut kini dipaksakan bermetamorfosis secara serampangan menjadi klinik kesehatan tanpa dokter—sebuah pertaruhan berbahaya atas keselamatan warga.

Normalisasi Bencana dan Perampasan Ruang Hidup

Ironi serupa terpampang nyata dalam tata kelola lingkungan dan agraria. Kebakaran hutan di berbagai penjuru Indonesia terus berulang seolah mengikuti skenario yang dibiarkan berjalan begitu saja. Tanpa kunjung ditetapkan sebagai bencana nasional, penanganan darurat menjadi lamban dan warga dibiarkan bertaruh nyawa menghirup asap beracun demi melindungi kepentingan korporasi. Di saat yang sama, angka konflik agraria terus melonjak tajam akibat praktik perampasan tanah rakyat secara sistematis oleh negara demi menggelar karpet merah bagi investasi.

Potret mikro atas praktik perampasan hak ruang hidup rakyat ini terjadi di hampir seluruh daerah Indonesia. Di Kabupaten Simalungun, misalnya, ada Aliansi Peduli Teh Simalungun (APTESI) yang beberapa kali melakukan aksi untuk memprotes penanaman kelapa sawit di HGU Perkebunan Teh Sidamanik. Mereka akhirnya melakukan penandatanganan bersama DPRD Simalungun atas 18 Poin Tuntutan APTESI, tetapi hingga artikel ini ditulis tidak satupun dari 18 poin itu yang sudah paripurna terelealisasi. Belum lagi, pihak Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dipimpin Bupati H. Anton Achmad Saragih yang tidak kunjung bersedia ditemui. Hal serupa ini, bahkan kerap lebih parah, terjadi juga di daerah-daerah lain.

Potret besarnya: lihat saja bagaimana kejadian kebakaran hutan yang luas dan masih di Sumatera, Kalimantan dan Papua tidak kunjung ditetapkan sebagai bencana nasional dan tidak mendapat penanganan seharusnya – selain mencetak ratusan ribu kasus ISPA anak Indonesia dan asapnya yang sampai membuat berang negara-negara tetangga di ASEAN –  hingga dilabeli sebagai “rencana nasional” alih-alih bencana nasional.

Menghadapi deretan malapetaka struktural ini, pertanyaan Chomsky kembali menggema: bagi kaum intelektual yang memilih diam dalam apatisme, di halaman sejarah mana kelak mereka akan menempatkan diri?

Pada hakikatnya, tanggung jawab utama kaum intelektual adalah menyuarakan kebenaran dan membongkar kebohongan. Prinsip ini terdengar seperti kebenaran umum yang klise, namun dalam praktiknya paling sering dikhianati. Banyak akademisi, pakar, dan teknokrat di negeri ini justru sibuk memproduksi pembenaran pseudo-ilmiah demi melanggengkan narasi penguasa. Ketika terjadi kontradiksi tajam antara janji manis program pemerintah dan fakta pahit di lapangan, sebagian kaum terpelajar justru memilih membungkam data demi dalih “kepentingan nasional” atau “stabilitas pembangunan”—istilah yang definisinya telah dimonopoli oleh segelintir elite oligarki.

Yang jauh lebih memprihatinkan bukanlah sekadar fakta bahwa ada segelintir intelektual yang rela menjadi corong kekuasaan, melainkan minimnya perlawanan dari komunitas akademik itu sendiri. Tidak ada kegemparan moral ketika jabatan strategis dan gelar kehormatan justru diberikan kepada para pemikir yang tugas utamanya meyakinkan publik bahwa perampasan tanah petani adalah demi kesejahteraan, atau bahwa bencana ekologis bukanlah bencana nasional.

Bahaya Matinya Daya Kejut Publik

Rangkaian manipulasi data dan retorika dari juru bicara pemerintah mengenai berbagai krisis ini sebenarnya sudah sangat telanjang. Fakta-fakta di lapangan telah didokumentasikan dengan sangat jelas oleh jurnalisme independen, masyarakat sipil, dan para korban langsung. Namun, mesin propaganda penguasa dan oligarki bekerja begitu masif melalui pendengung (buzzer) serta media arus utama yang terkooptasi. Akibatnya, masyarakat awam yang tidak memiliki akses riset mendalam akan kesulitan menandingi narasi resmi tersebut.

Kebohongan dan distorsi seputar kebijakan negara ini perlahan menjadi begitu akrab di telinga hingga kehilangan daya kejutnya. Masyarakat dikondisikan untuk menerima sinisme kebijakan sebagai hal yang wajar. Keracunan massal dianggap sekadar kesalahan teknis biasa, klinik tanpa dokter dinormalisasi sebagai inovasi, dan perampasan tanah dianggap harga yang wajar dibayar demi pertumbuhan ekonomi.

Dalam situasi genting seperti ini, sikap diam dan pembiaran dari kaum intelektual bukan lagi sekadar bentuk ketidakpedulian. Sebagaimana diingatkan Chomsky, kebisuan kaum terpelajar adalah wujud penghinaan terhadap akal sehat publik—sebuah keyakinan arogan bahwa rakyat akan selalu menerima penindasan dan kegagalan negara dengan pasrah.

Kampus, lembaga riset, dan ruang-ruang diskusi akademik tidak boleh tunduk menjadi menara gading yang steril dari penderitaan rakyat, apalagi menjadi stempel legitimasi bagi kebijakan ugal-ugalan. Sejarah tidak akan pernah mencatat seberapa banyak gelar akademis yang diraih atau seberapa dekat seorang intelektual dengan lingkar kekuasaan. Sejarah hanya akan mencatat satu hal: apakah ia berdiri bersama kebenaran dan rakyat yang tertindas, atau justru ikut menandatangani surat izin bagi kehancuran bangsanya sendiri.


Profil Singkat Penulis:
Donal Haromunthe adalah penulis dan pemerhati isu-isu sosial-politik, kebijakan publik, serta agraria. Sembari menjadi pengajar bahasa di lembaga pendidikan calon imam Katolik, ia juga aktif dalam pergerakan warga lokal di Simalungun

Kritik Budaya dalam Lirik “Tondi-Tondikku”

Banyak lagu Batak zaman sekarang yang cukup berkesan. Tapi, tidak banyak yang meninggalkan pesan. (Mengapa tidak banyak, sudah kuulas pula di blog ini perihal kecenderungan lirik lagu Batak yang semakin jelek). Dari antara yang tidak banyak itu, salah satunya adalah “Tondi-Tondikku”. Secara singkat belum bisa kujelaskan mengapa. Soalnya ini menyangkut rasa.

Bisa jadi karena lagu ini awalnya dikenal dengan video di bawah yang dikemas cukup apik dengan konsep sinematiknya. Terlihat jelas unsur teatrikalnya. Siapa sih yang tidak tertarik menonton film/drama. Atau, bisa juga karena dipopulerkan oleh Style Voice. (Ada apa dengan Style Voice? Ada Willy Hutasoit disana, vokalis Batak kekinian yang cukup kena denganku setelah Tongam Sirait).

Oke. Ini tidak untuk diperdebatkan ya. Namanya juga selera.

De gustibus non disputandum est.

Lagu ini terbilang sukses. Tidak hanya dari statistik penonton setiap kali ada yang mengunggah videonya di Youtube (baik versi asli maupun cover) yang langung ramai sejak dirilis, tetapi juga terlihat cukup relatable dengan banyak orang.

Saya beri contoh kecil. Sebuah kode tuak di bilangan kota Siantar, sejak Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang lalu ramai dengan anak muda dan orangtua yang tak capek-capek bernyanyi dari jam 8 malam. Kadang baru selesai subuh. Hahaha. Salah satu lagu yang kuingat selalu mereka nyanyikan ya lagu ini, “Tondi-tondikku”. Metriks ini tampak sederhana. Tapi, bukankah kalau sebuah lagu sudah masuk ke kode tuak, bisa menjadi indikator kuat bahwa lagu itu kena (manghonai) dengan publik?

Tolok ukur ini belum cukup?

Silahkan cek sendiri. Biasanya di wisma atau gedung resepsi pernikahan Batak, lagu ini juga dibawakan oleh pihak  keluarga pengantin perempuan sebagai ganti dari umpasa untuk memberikan poda kepada putri mereka, atau sebagai penutup acara mandok hata. Menggeser lagu “Borhat Ma Dainang”. (Itu kudengar  sendiri, karena kebetulan saat ini tinggal dekat Sopo Siantar).


Di video di atas, kamu bisa membaca artinya dalam Bahasa Indonesia. Adapun teks dalam syair asli adalah sebagai berikut.

Lirik Tondi-Tondikku

Au do baoa naparjolo
Diida ho di portibion
Au do baoa na parjolo
Dihaholongi ho

Au na ma haduan
Hamagoan sian ho
Molo marhasohotan ho

Ho do gabe panggoaranki
Jala ho na lao manjujung goarhi
Ala sasada ho dilehon Tuhan i
Tu damang dainangmon

Unang mandele ho
Marnida donganmi
Ho do artakku di ngolukki

Unang huida ho marsak
Nasa tolap ni gogoki hubaen do
Unang hubege ho tangis
Maniak ate-atekki manaon i

Tondi-tondi hu do ho
Hagogoonku do ho
Boru hasianku

Sai dapot ho ma haduan
Naboi manghaholongi ho
Songon nahubaen tu ho


Selain soal selera pribadi, sebenarnya ada faktor lain yang membuat “Tondi-tondiku” terdengar spesial. Aku mengendus, ada kritik budaya disana.

Tondi-tondikku: “Bongkar” versi Batak?

Bukan isapan jempol bahwa hingga saat ini, kelahiran putera di tengah keluarga Batak masih dianggap sebagai keharusan. Bukan rahasia pula bahwa di tengah masyarakat Batak, ada semacam ‘tekanan sosial’ (social pressure) supaya pasangan suami-isteri sebaiknya memiliki setidaknya seorang anak laki-laki. Alasannya klasik: Ai baoa do sijujung baringin (anak laki-lakilah penerus keturunan).

Karena itu, mudah kita jumpai di sekitar kita bahwa ada keluarga yang karena anak pertama mereka adalah perempuan, ‘terpaksa’ harus nambah lagi. Kalau anak kedua juga anak perempuan? Nambah lagi.  Ketiga, keempat, dan seterusnya sampai diperoleh anak laki-laki.

Sebegitu misoginis dan patriarkisnya keluarga Batak ini? Ya. Mungkin tidak untuk semua keluarga, tapi masih bisa kita jumpai pada beberapa keluarga.

Pada zaman dahulu, bahkan saking tingginya penghargaan terhadap anak laki-laki di tengah keluarga, tak jarang seorang suami diizinkan atau dianjurkan keluarga untuk menikah lagi jika isteri pertama tidak kunjung memberikan anak laki-laki.  Ini antara lain yang menciderai kodrat monogami dalam perkawinan Batak.

(Bahkan, sampai ada yang semi-taboo, yang dikenal dengan istilah “pinjam jago“. Kamu bisa tebak-tebaklah ya apa artinya. Ini agak sensitif. Kita bahas secara internal saja ya).

Meski dalam percakapan sehari-hari, kemungkinan besar kita hanya akan menemui petunjuk (clue) yang subtil sekali perihal keharusan berputra itu, tetapi tekanan sosial itu nyata adanya.

Uniknya, diakui oleh yang bersangkutan, terutama justru dirasakan oleh  pihak wanita (isteri). Kuat dugaanku, cerita ekstrem soal “diceraikan karena tidak kunjung memberikan anak laki-laki” menghantui mereka.

Dalam perspektif yang lebih positif, kehadiran anak laki-laki diakui pula cukup melegakan bagi kaum ibu sebab diyakini anak inilah nanti yang akan lebih membela ibunya (dibandingkan saudari-saudarinya) jika suatu saat si ayah melakukan kekerasan kepadanya. (Untuk poin ini, tak pula perlu kita menampik kenyataan bahwa berbagai jenis kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, masih terpelihara di banyak keluarga Batak, sejak dulu hingga kini).

Lalu, apa hubungan antara realita sosial hasil konstruksi budaya Batak ini dengan lirik lagu “Tondi-tondikku”?

Saya tidak tahu apakah Herbet H Aruan, si pencipta lagu ini sengaja atau tidak membuat bait yang “janggal” ini:

Ho do gabe panggoaranki
Jala ho na lao manjujung goarhi
Ala sasada ho dilehon Tuhan i
Tu damang dainangmon

“Ho do gabe panggoaranki” (dengan namamulah aku akan dikenal orang),

sejalan dengan

“ala sasada ho dilehon Tuhan i tu damang dainangmon” (karena hanya engkau anak yang diberikan Tuhan bagi kami orangtuamu ini”.

Sampai disini belum ada masalah.

Kejanggalan baru terjadi dengan penggalan “jala ho (do) na lao manjujung goarhi“. Sejauh ini, pemaknaan semantik “sijujung goar” dan “sijujung baringin” masih identik. Tetapi, mengapa ditulisnya pula “Jala ho na lao manjujung goarhi”? (engkaulah yang juga kelak akan meneruskan keturunanku). “Manjujung goar” tidak sekedar meneruskan keturunan, tetapi juga meneruskan marga . Padahal, kita tahu bahwa marga Batak diteruskan oleh anak laki-laki (sijujung baringin atau sijujung goar).

Beberapa orangtua Batak tak sungkan mengungkapkan langsung dalam pembicaraan di rumah: “Ai molo boru do, gabe pagar ni halak do i haduan” (adapun anak perempuan, kelak dia akan menjadi milik orang lain). Maksudnya jelas, seorang anak perempuan boru X akan melahirkan anak-anak bagi suaminya marga Y, dan anak-anak itu akan mengenakan marga Y. Sebanyak apapun keturunan dihasilkan oleh pasangan X dan Y, legacy “hagabeon” yang diperkuat adalah legacy marga Y, bukan marga X.

Hal ini tidak berhenti hanya pada keluarga inti (ayah, ibu dan anak-anak) tetapi berlanjut pada “tutur” atau “panjouon” kakek atau nenek. Jika seorang kakek memiliki cucu dari putra dan putrinya, sekalipun cucu dari putri yang duluan lahir tetapi kakek dan nenek akan dipanggil menurut nama cucu dari putra. Misalkan seorang putri memberi cucu bagi orangtuanya, diberi nama Frodo. Hingga ada cucu dari putra, kakek dan nenek akan dipanggil “Oppung ni si Frodo”. Begitu ada cucu dari putra, misalkan diberi nama Samwise, barulah kakek dan nenak akan dipanggil “Oppu Samwise”, inilah gelar paripurna untuk mereka hingga kakek dan nenek itu meninggal. Ini subtil, tetapi orang Batak akan mudah memahami perbedaan antara “Oppung ni si Frodo” dan “Oppu Samwise”

Kiranya fakta-fakta ini cukup menggambarkan posisi penting putra di tengah keluarga Batak, lebih penting dibandingkan puteri. Dan kita tahu, ini sungguh tidak adil menggunakan perspektif progresif, apalagi jika kita adalah feminis.

Itulah sebabnya penggalan “jala ho do lao manjujung goar” pada “Tondi-Tondikku” memuat kritik sosial dan budaya yang tidak remeh.

Untukku, kejanggalan ini (entah disengaja penulis lagu atau tidak) bisa memantik diskusi dan dialog berkepanjangan berikutnya. Tujuannya jelas: Jangan lagi adanya anak laki-laki dijadikan tolok ukur paripurnanya sebuah keluarga Batak, adanya anak perempuan juga seharusnya diperlakukan sama. Saya setuju jika diskusi dan dialogi itu terjadi, sebab untukku cukuplah steretotipe misoginis dan patriarkis ini melekat cukup lama pada masyarakat Batak. Sudah harus ada yang memulai untuk mengubahnya supaya compatible dengan masyarakat berperadaban maju lainnya.

“Tondi-tondikku” menjadi corong aspirasi dan inspirasi bagi keluarga Batak yang hanya memiliki anak perempuan (juga keluarga Batak yang meski memiliki anak laki-laki tetapi toh tidak nyaman dengan kebiasaan misoginis dan patriarkis yang terpelihara selama banyak generasi).

Ibarat “Bongkar” karya Iwan Fals yang menjadi corong aspirasi dan inspirasi bagi masyarakat Indoensia yang selama masa Orde Baru tidak mendapatkan keadilan sesuai amanat konstitusi sebab korupsi, kolusi dan nepotisme menggerogoti hampir seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara saat itu (mungkin juga sampai saat ini)

Mungkin itu sebabnya, hingga hari ini pesona lagu “Tondi-tondikku” masih memikat banyak orang sejak hari pertama dirilis. Masih dinyanyikan di kode tuak dan di kafe-kafe. Keluarga pihak pengantin perempuan masih dengan gegap gempita menyanyikan lagu ini ketika memberi wejangan sekaligus selamat kepada putrinya yang memutuskan meninggalkan mereka, membina keluarga yang baru.


Habang binsakbinsak,
tu pandegean ni horbo
Unang hamu manginsak,
ai i dope na huboto